You are here: Home BP2T Standar Pelayanan Dasar Hukum Pelayanan Publik

Dasar Hukum Pelayanan Publik

  1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
  2.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866)
  6.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
  9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
  10. Perda Nomor 11  Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.
  11. Pergub Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11  Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
  15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);
  16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 16 Seri C);
  17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 01/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang  Nomor 1);
  18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34);
  19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
  20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Lembaga Teknis Daerah;
  21. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan;
  22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang IUJK;
  23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk Retribusi Pemakaman dan Pengabuan;
  24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, untuk Retribusi Izin Trayek;
  26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, untuk Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, untuk Retribusi Izin Gangguan;
  28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
  29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Menara Telekomunikasi ringkas;
  30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan;
  31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
  32. Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
  33. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang Sudah Berdiri;
  34. Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Malang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
  35. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu;
  36. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang diselenggarahkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
  37. Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Izin Usaha Konstruksi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
  38. Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Bidang Kepariwisataan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
  39. Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame;
  40. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Malang No.20 Tahun 2013 tentang Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak daerah;
  41. Keputusan Walikota Malang Nomor 174 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Izin Mendirikan Bangunanb ( IMB ) bagi Bangunan Yang Sudah Berdiri;
  42. Keputusan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Izin Gangguan;
  43. Keputusan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Penentuan Titik Lokasi dan Izin Pemasangan Media Reklame Tetap;
  44. Keputusan Walikota Malang Nomor 234 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan dan Pencabutan Izin Bidang Kepariwisataan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
  45. Peraturan Walikota Malang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2005 Nomor 11 Seri E);
  46. Peraturan Walikota Malang Nomor 68 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
  47. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Pada Badan pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
  48. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45 / 12 / 35.73.112 / 2013 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan,  Penandatanganan dan Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang;
 

Lokasi

 

 

 

Perkantoran Terpadu Gedung A Lantai. 2

Jl. Mayjen Sungkono, MalangJawa Timur

Telp      : +62-341-751942

Email      : bp2t@malangkota.go.id

Twitter   : @bp2t_kotamlg


скачать онлайн фильм сумерки на сайте км плеер русская версия на сайте скачать доклад по маркетингу скачать каравай минус бесплатно скачать обои скачать mp3 скачать саундтреки из nfs shift скачать драйвера звука realtek скачать конь гулял на воле скачать борисовой там скачать скачать гламурные красивые картинки скачать игру lineage скачать игру патриот naruto ultimate ninja heroes 3 psp скачать скачать музыку ice mc тут скачать книгу на сайте скачать скачать снежная королева торрент скачать видео формата mtv бесплатно ссылка скачать скачать красная плесень бесплатно скачать новые скачать новые мини игры бесплатно рождественский скачать песни бесплатно и без регистрации и смс speed challenge kane lynch скачать torrent скачать презентацию здоровый образ жизни скачать драйвер для стрим всё про русский бильярд скачать skype старые версии sitemap